Langsung ke konten utama

Polisi vs Everybody

 

Ilustrasi Polisi

AKHIR-AKHIR INI, kekerasan dari aparat kepolisian kembali mencuat dan menggegerkan media. Tapi seharusnya kita tidak perlu kaget, karena kejadian ini hanya pengulangan kejadian-kejadian sebelumnya. Kasus kekerasan oleh aparat terhadap masyarakat sudah sering berdengung di telinga kita. Hampir seluruh judul berita di media massa menuliskan 'Oknum Polisi Melakukan Tindakan Represif Terhadap Warga', atau berita-berita sejenisnya yang juga memakai kata OKNUM.

Kata OKNUM sendiri mulai ramai digunakan di media massa ketika masa Orde Baru untuk menyelamatkan nama baik lembaga Kepolisian pada masa itu. Orang-orang yang bermasalah dalam kepolisian disebut OKNUM, sehingga tidak mengotori nama instansi tersebut. Walaupun ada puluhan bahkan ratusan polisi yang melakukan kejahatan, tetap disebut OKNUM. Ini merupakan pengendalian opini oleh pemerintah melalui bahasa-bahasa yang digunakan media, dan itu terjadi hingga saat ini.

Di era Jokowi, kasus kejahatan dan kekerasan yang dilakukan polisi sudah puluhan yang viral. Itu yang nampak di permukaan, bagaimana dengan yang tidak viral? Kalau dikumpulkan mungkin lebih dari ratusan kasus. Tetapi kita masih menggunakan kata OKNUM. Ini bukan lagi oknum, ini bukan satu dua orang, bukan lima atau sepuluh orang. Ini puluhan, ratusan. Bukan cuma individunya saja, tapi ada masalah dalam lembaga kepolisian. Ada kecacatan sistem dalam lembaga tersebut.

Kasus tambang di Wadas, Jawa Tengah, dan di Parigi, Sulawesi Tengah,  serta ratusan kasus kekerasan lain yang dilakukan oleh polisi, sudah cukup jadi bukti bahwa POLRI bermasalah, cacat, dan krisis kemanusiaan. Tidak cukup hanya memecat atau dijatuhi pasal dengan hukuman penjara atau membayar denda oleh pelaku saja, tapi harus ada pengawasan dan perbaikan dalam lembaga kepolisian.

BACA JUGA: Anda Setuju Ibu Kota Negara Pindah?

Kita selalu penasaran, apa yang diajarkan di dalam sana sehingga output-nya brutal dan liar seperti ini. Slogan 'Polisi Mengayomi dan Melayani Masyarakat' membuat kita muntah membacanya.

Saya percaya, dalam tubuh Polri masih ada polisi-polisi baik hati dan tidak sombong, tapi jumlahnya mungkin bisa dihitung jari. Sepertinya polisi yang tahu etika dan tata krama inilah yang lebih cocok disebut oknum, karena jumlahnya sedikit. Sedangkan para polisi bejat dan angkuh mengokang senjata yang jumlahnya seperti bintang di langit itu, tidak pantas disebut oknum. 

Oknum kok kalau dikumpulin bisa jadi lima Polda?

Berhenti menutupi kecacatan sistemik dengan penggunaan kata oknum.**

Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Adonara, Tanah Lebih Mahal Daripada Darah

Anak pulau mendengar kabar Ada mayat mati terkapar Adonara, Tanah Tumpah Darah Darah Tumpah Karena Tanah KEMARIN , berita muncul di linimasa, enam nyawa hilang di ujung tombak. Darah kembali tumpah, lagi dan lagi karena masalah yang itu-itu saja. Bukan hal baru di telinga kita, bahwa persoalan hak tanah berujung pertikaian. Korban berjatuhan, anak jadi yatim, ibu jadi janda. Seorang misionaris asal Belanda, Ernst Vatter dalam bukunya "Ata Kiwan" yang terbit pada 1932 melukiskan Adonara adalah Pulau Pembunuh (Killer Island). Dalam bukunya itu, Vatter menulis "Di Hindia Belanda bagian timur tidak ada satu tempat lain di mana terjadi begitu banyak pembunuhan seperti di Adonara. Hampir semua pembunuhan dan kekerasan, penyerangan dan kejahatan-kejahatan kasar lain, yang disampaikan ke Larantuka untuk diadili, dilakukan oleh orang-orang Adonara." BACA JUGA: Masa Depan Anak Pesisir Adonara Hmm... dari pernyataan tersebut, tidak dapat dipungkiri ba...
24 komentar
Read more »

Berat Nian Menjadi WNI

Bara api menyala di lubuk umat manusia yang lahir di bumi Pertiwi Kaki-kaki berlari laju memenuhi jalanan sebab keadilan tak hinggap ke dapur mereka Ada amarah di setiap derap langkah dan degup nadi  Memaki nasib hidup di Republik Ilusi Perih mataku menangkis kabut pedih yang keluar dari senjata kekuasaan Setelah itu, saudaraku mati dilindas rantis Aku melihat arogansi pejabat menari dengan riang di gedung mewah yang dibangun oleh keringat jelata  Musik mengalun merdu mengelus mesra tubuh yang dibalut lambang borjuis Tak kutemukan tumpukan buku ala Bung Hatta di rumah-rumah para tuan yang katanya mewakili aku Rupanya tak butuh arif nan cerdas untuk membuat Undang-Undang di meja parlemen Hanya cukup culas dan tak tahu malu Tak kudengar susunan tutur kata khas makhluk bermoral yang keluar dari bibir mereka Sebab anggota dewan negeri ini ternyata lebih jago beronani ketimbang berorasi Presiden yang menang karena mahir bergoyang kini muncul di linimasa lewat akun pasangan artis be...
Posting Komentar
Read more »

Anda Setuju Ibu Kota Negara Pindah?

Sumber: Kompas.com BERITA  tentang pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) begitu ramai menghiasi semua media. Ditambah Rancangan Undang-undang (RUU) IKN yang telah ketok palu menjadi Undang-undang (UU), menimbulkan beragam narasi dari berbagai pihak, baik yang setuju maupun yang bersikeras menolak. Saya rasa, Anda sudah bisa menebak, saya ada di pihak yang mana. UU IKN yang disahkan tiba-tiba, mengejutkan banyak pihak. IKN baru yang ditetapkan di Kota Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur seolah membangunkan berbagai asumsi dan pertanyaan, siapa yang diuntungkan dari pemindahan IKN ini? Proses pengesahan UU IKN yang seolah-olah kejar tayang, sangat jelas mengabaikan aspirasi dan partisipasi masyarakat. Mengutip kalimat Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid dalam Topik Berita Radio Silaturahmi AM 720Khz edisi Rabu (19/1), "UU IKN dibahas terburu buru, bahkan dibahas sampai malam hari, juga tidak mengindahkan begitu banyak masukan dari para pakar." Lihat! Saya tidak sedang mengada-ada...
Posting Komentar
Read more »